Jakarta –
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengungkap kendala penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurut Risma, kendala penyaluran bansos membentang dari persoalan data hingga kondisi geografis.
“Kendalanya adalah disebabkan karena datanya yang tidak lengkap ini sekarang jadi konsentrasi di saya dengan daerah melengkapi, karena tidak terkoneksi dengan NIK. Sekarang ini jadi PR kami, kemudian data yang tidak lengkap menyatakan gagal dalam setting wallet. Dan Himbara tidak berhasil menyalurkan bantuan tersebut, ini yang jadi Minggu ini saya konsentrasi di situ,” kata Risma dalam rapat dengan Komisi VIII, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Risma pun memaparkan data bansos secara general, bansos perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional dengan pagu Rp 127 triliun. Bansos untuk pemulihan ekonomi nasional saat ini terealisasi Rp 123 triliun atau 97,09%.
Kemudian, bansos sembako Jabodetabek terealisasi 99,91%. Bansos tunai terealisasi 98%, bansos tunai bagi KPM sembako non-PKH 99,99%. Program keluarga harapan terealisasi sebesar 99,92%. Bansos beras terealisasi sebesar 100%. Kemudian program sembako PNPP terealisasi 92,92%.
Risma menjelaskan kurang tercapainya target penyaluran bansos tunai disebabkan karena kondisi geografis yang sulit. Selain itu, juga adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang kurang non-eligible.
“Saya sampaikan diantaranya ada evaluasi tahun 2017 itu adanya peraturan yang dibuat oleh dirjen karena usianya dinaikkan Sehingga dari 60 lansia dan kemudian jadi 70 sehingga menyebabkan tiba tiba ada graduasi alami. jadi perubahan yang alami. jadi 2021 kita akan lakukan bagaimana kami memperbaiki data.” jelasnya.
Risma mengatakan kementeriannya mendapat anggaran data sebesar Rp 1,4 triliun. Risma pun akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menjamin kebenaran data yang ada.
“Jadi kenapa kemudian kita butuh pihak lain yang menjamin ini adalah benar. Perguruan tinggi kami minta memetakan daerah yang mungkin tidak sama persis dengan daerah lain, yang kemiskinannya misal kesulitan air bersih itu akan diberikan masukan dengan perguruan tinggi. tapi ada ke atas jadi dari daerah kabupaten kota provinsi ke kami dan verifikasi dari perguruan tinggi.” ungkapnya.
Lebih lanjut, politikus PDIP itu menjelaskan akan menetapkan formatur parameter kemiskinan di akhir Januari agar pada Februari dilakukan pendataan. “Jadi itu yang akan kita temukan kita akan tahu persis akan seperti apa konsep dari parameter Kemiskinan dan itu kami harus tetapkan formatur di akhir Januari ini supaya Februari kami lakukan pendataan.” jelasnya.
(rfs/mae)
