Jakarta –
KPK menyoroti akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) yang dijadikan dasar pemberian bantuan sosial. KPK meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma untuk segera memperbaiki data tersebut.
“Sejak 2018, KPK sebagai sekretariat nasional stranas, salah satu rencana aksinya adalah utilisasi data-data penting salah satunya adalah DTKS,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021).
Pahala menyebut KPK telah memberikan ‘PR’ bagi Kemensos untuk memperbaiki DTKS sejak 2018. Sebab, DTKS dinilai sangat dibutuhkan, terlebih sejak adanya bansos pada 2020 ini.
“Jadi sejak 2018, KPK dalam tanda kutip memberikan PR kepada Kementerian Sosial, untuk utilisasi NIK sebanyak mungkin pada DTKS. Tapi dapat momentum 2020 awal ketika ada bansos,” ujarnya.
Menurut Pahala, pemadanan data dalam DTKS dengan NIK sejak 2018 sangat lambat. Sehingga, DTKS yang dijadikan dasar untuk pemberian bansos tak akurat.
“Jadi betapa pentingnya data DTKS ini, karena kita di berkesimpulan di 2018 pemadanan ini berjalan sangat lambat. Jadi begitu datang bansos, kita bilang DTKS harus dipakai walaupun kita tahu ini masih banyak kekurangannya. Kualitas data artinya kalau kita cek di ‘Jaga Bansos’ hampir setengahnya aduan adalah orang yang berhak tapi tidak dapat,” jelasnya.
Dia meminta agar pemadanan DTKS dengan NIK di Dukcapil bisa selesai tahun ini. Hal itu perlu dilakukan agar program-program bantuan Kemensos untuk masyarakat dapat tepat sasaran.
“Kita sepakat dengan Bu Mensos tahun ini segera dipercepat pemadanannya karena terus terang selama ini berjalan terhambat pemadanannya,” katanya.
“Silakan diperbaiki supaya interaksi datanya bisa lebih baik dalam rangka perbaikan kualitas,” tambahnya.
(fas/idn)
